Alokasi Anggaran Subsidi 2010 Perlu Dirumuskan Ulang

21-08-2009 / BADAN ANGGARAN
Fraksi Partai Bintang Reformasi dengan tegas menilai kebijakan alokasi anggaran subsidi yang tertuang dalam RAPBN 2010, perlu dirumuskan ulang dalam pembahasan di Panitia Anggaran. Penilaian ini disampaikan juru bicara Fraksi, Zulhendri Chaniago tersebut saat Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, di Gedung Nusantara II, Jumat (14/8) Dikatakan Zulhendri, Pemerintah terkesan terlalu hati-hati dalam menyusun RAPBN 2010, baik dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro maupun penetapan target pendapatan negara. “Sikap hati-hati Pemerintah tercermin dari prediksi pendapatan Negara dan hibah pada 2010 yang ditetapkan sebesar Rp911,5 triliun atau hanya meningkat sekitar Rp40 triliun dari APBN perubahan 2009,” jelasnya Bahkan lanjutnya, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya ditetapkan sebesar Rp180,9 triliun atau turun dari target PNBP dalam APBN perubahan 2009 sebesar Rp218 triliun. Menurut Zulhendri, penurunan target PNBP tersebut disebabkan turunnya penerimaan PNBP minyak dan gas sebagai dampak kenaikan cos recovery migas. “Ini patut dipertanyakan, karena dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2009, DPR justru meminta BP Migas menekan cost recovery,” tegasnya Selain itu, kata dia, penurunan target PNBP 2010 juga disebabkan berkurangnya setoran laba BUMN. Fraksinya juga mempertanyakan perbaikan performa BUMN sehingga laba yang disetor ke Negara tidak terus merosot. Fraksi PBR memaklumi defisit pada RAPBN 2010 yang mencapai Rp98 triliun atau sebesar 1,6 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). “Defisit sebesar itu dapat dipahami mengingat besarnya kebutuhan belanja Negara,” katanya Ia mencontohkan untuk anggaran pendidikan harus tetap dialokasikan sebesar 20persen dari APBN, sesuai dengan amanat UUD 1945, anggaran untuk alutsista TNI harus ditingkatkan, pembangunan infrastruktur, pertanian energi juga sector-sektor lainnya Meskipun RAPBN 2010 mengalami defisit hingga 1,6persen, Fraksi PBR berpendapat, anggaran subsidi untuk lapisan masyarakat terbawah tetap perlu dipertahankan. Hanya saja, lanjut dia, kebijakan alokasinya harus terus diperbaiki agar lebih terarah dan tepat sasaran. Zulhendri menjelaskan alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN 2010 direncanakan sebesar Rp144,4 triliun atau turun sekitar Rp15 triliun dibandingkan alokasi subsidi dalam APBN P 2009. Sektor-sektor yang mengalami penurunan anggaran subsidi yakni listrik, pangan dan pupuk Penurunan anggaran subsidi lain, disebabkan adanya keinginan pemerintah untuk melakukan redesign kebijakan subsidi. Terkait keinginan tersebut, PBR mengingatkan pemerintah agar berhati-hati supaya tidak menimbulkan gejolak. (sw)
BERITA TERKAIT
Ketua Banggar Dorong Pembangunan SDM sebagai Game Changer
15-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sa’id Abdullah, menyampaikan catatan penting pada momentum pidato kenegaraan Presiden pada...
Banggar DPR Soroti Target Ambisius RAPBN 2026 di Tengah Tekanan Ekonomi Global
12-08-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta –Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah...
Kebijakan Tarif AS Salahi Prinsip Multilateral, Banggar: Bubarkan WTO, IMF, dan Bank Dunia!
24-07-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengajak seluruh negara untuk kembali berpikir secara multilateral dalam...
Empat Panja Banggar DPR RI Sampaikan Laporan Terkait Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026
22-07-2025 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan...